REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah Indonesia akan membantu membiayai pendidikan 100 mahasiswa asal Suriah. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir mengatakan program ini dilakukan dengan bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dan badan pengungsi PBB, UNHCR.
“Dia itu para pengungsi Suriah itu tadi. Jadi anak-anak yang usia sekolah, berdasarkan kebijakan dari Pak Wapres tadi, nanti Indonesia akan membantu sekitar 100 orang,” kata Nasir di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (8/9). Ia menyampaikan, beasiswa untuk 100 mahasiswa pengungsi Suriah tersebut diberikan melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Karena itu, pemerintah akan membuat kebijakan khusus untuk mengatur pemberian beasiswa khusus bagi anak-anak pengungsi Suriah.
Dengan biaya dari LPDP tersebut, nantinya pelajar asal Suriah tersebut akan mendapatkan bantuan biaya hidup selama masa pendidikan. Menurut Nasir, ia sedang menunggu surat arahan dari Wakil Presiden. “Nah itu makanya nanti ada kebijakan khusus kan. LPDP memang khusus untuk mahasiswa Indonesia yang akan mengikuti pendidikan S2 dan S3, kalau S1 bagaimana? Ya itu harus ada kebijakan khusus seperti yang diarahkan Pak Wapres tadi,” jelas dia.
Nasir mengatakan, mereka nantinya akan ditempatkan di sejumlah perguruan tinggi di Indonesia sesuai dengan minat jurusan yang akan ditempuh. Program beasiswa yang ditujukan untuk pengungsi Suriah di Eropa ini pun disebutnya akan mulai berjalan pada November tahunini. Kemenristek Dikti akan menggunakan alokasi anggarannya untuk membiayai pendidikan anak-anak Suriah tersebut.
Nasir menyampaikan, Kemenristek Dikti menganggarkan dana hingga Rp 3,6 miliar untuk biaya pendidikan 100 anak-anak pengungsi Suriah. “Rp 3,6 miliar lah ya, itu tidak besar negara. Ini bersifat bantuan dengan sifat kemanusiaan,” ucapnya. Nantinya, jumlah penerima bantuan biaya pendidikan ini dapat bertambah tiap tahunnya. Menurut dia, Wapres JK pun meminta agar Kemenristek Dikti menangani masalah sosial dan kemanusian ini.
